KERUSUHAN DI DESA SIDO MULYO LAMPUNG SELATAN

Sudah 3 hari ini di awali minggu kemarin kerusuhan antar 2 kampung di kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan terjadi, telah menewaskan sedikitnya 2 orang per 23 januari 2012 kemarin. hingga hari ini jajaran Polda lampung dan muspida lampung serta pemkab Lamsel mencoba memediasi untuk perdamaian antara keduabelah pihak dimana yang berseteru adalah dua kampung dengan latar belakang suku yang berbeda yakni Suku lampung dan Bali di tengarai kejadian ini disebabkan perebutan lahan parkir.

PEMBATASAN KUOTA BBM BERSUBSIDI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Oleh Rio Ponco Indrajid, S.E
(Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi UNILA, tinggal di Pesawaran)

Awal tahun 2012 ini digunakan pemerintah sebagai momentum untuk mengarahkan perilaku konsumsi energi kita dengan mengeluarkan kebijakan Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi (Premium dan Solar) dengan menyediakan opsi agar masyarakat yang memiliki mobil berplat hitam menggunakan BBM non-subsidi (Pertamax dan Pertamax ++) dengan harga Rp. 9000-9200 per liter.atau mengalihkan bahan bakar mobilnya menjadi berbahan bakar gas. Untuk itu, pemerintah menyiapkan 9 SPBG baru khusus di Jabodetabek dalam rangka pengalihan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG). Alasan pemerintah melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi pada pertengahan tahun 2012 adalah sebagai berikut. Dalam APBN-P 2011, realisasi Subsidi untuk energi mencapai Rp. 255,6 Triliun. Angka ini over budget sebesar 130% dari yang ditentukan pada APBN-P 2011 sebesar 195 Triliun. Pada tahun ini realisasi anggaran untuk subsidi energi sebesar 86% dari total anggaran. Peningkatan realisasi subsidi energi dan subsidi BBM berkisar 54% dari total realisasi subsidi energi. Besarnya Realisasi Subsidi BBM 2011 menurut Menteri Keuangan disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) akibat dorongan kenaikan harga minyak dunia. Harga minyak berada di kisaran USD111,54 per barel, sedangkan di asumsi makro APBN-P 2011 kita tetapkan USD95 per barel. Di sisi lain, ekpektasi produksi minyak dalam negri yang tidak sesuai dengan realisasi target produksi 2011, membuat realisasinya berada dibawah target. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan untuk membuka mata dan pikiran yang lebih bijak dalam menanggapi kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi ini. Pertama adalah berkaitan dengan jumlah subsidi. Jumlah subsidi yang terlalu besar seperti yang ditunjukkan diatas, dapat mempengaruhi postur keuangan negara kita. Jika bangsa ingin maju, maka harus cermat dalam menggunakan keuangan negara. Kita dapat membelanjakannya kearah yang lebih bijak dan bermanfaat hingga jangka panjang. Bahkan jika kita pikir lebih dalam, dengan pembatasan kuota BBM bersubsidi, maka secara tidak langsung kita dapat menekan Subsidi untuk BBM tahun 2012 sehingga kita dapat memanfaatkan uang negara ke arah yang lebih pro rakyat seperti peningkatan anggaran sektor pendidikan sehingga dapat segera mewujudkan program wajib belajar 12 tahun secara gratis atau dengan biaya yang relatif rendah. Tidak hanya itu, sektor kesehatan pun dapat kita tingkatkan anggarannya sehingga pemerintah mampu menjamin kesehatan masyarakat yang lebih bermakna dan menyeluruh hingga tidak ada lagi cerita tentang gizi buruk dan busung lapar atau penyakit lainnya yang sejenis. Bahkan dengan adanya pembatasan kuota bbm bersubsidi, pemerintah dapat menggerakan masyarakat ke arah yang lebih produktif dengan memanfaatkan sumber uang negara secara efektif dan efisien, misalnya mempercepat pembangunan infrastruktur guna kelancaran mobilitas ekonomi antar wilayah. Pemerintah bahkan dapat memanfaatkan uang negara menjadi produktif melalui pinjaman dana lunak untuk masyarakat yang memiliki pemikiran wirausaha (UMKM) dan karena sifatnya dana tersebut pinjaman lunak, sehingga masyarakat wajib mengembalikannya tanpa bunga, melainkan dengan bagi hasil atas keuntungan dengan prosentase 60% untuk rakyat dan 40% untuk pemerintah selama beberapa periode. Dengan asumsi jumlah APBN 2012 meningkat 10% dari 2011, maka sisa anggaran atas subsidi BBM bisa kita katakan cukup besar dan mampu menstimulus kesejahteraan masyarakat ke arah yang efektif dan efisien tidak melulu menjadi asap kenalpot belaka. Semakin besar subsidi salah arah yang kita keluarkan akan menyebabkan besarnya deadweight loss (kesejahteraan yang hilang) dan distorsi harga. Momentum kebijakan Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi kiranya dapat kita manfaatkan untuk sesuai dengan tujuannya, yaitu mencegah hilangnya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan kita.

OVER ACTING PEMERINTAH DAN OPINI MASYARAKAT

Oleh

Rio Ponco Indrajid

Pengamat Ekonomi Lampung di Pesawaran

Indonesia kini bagaikan negeri yang terkoyak badai permasalahan, mulai dari permasalahan ekonomi, politik, hukum hingga permasalahan energi dan sosial masyarakat yang tak kunjung selesai.

Berawal dari permasalahan politik mengenai isu jumlah pemilih tetap, Gempa Padang hingga permasalahan “MARKUS” yang terjadi mengiringi akhir periode SBY jilid 1 hingga awal periode SBY jilid 2 saat ini. Isu kasus tersebut seolah menutup jalan cita – cita bangsa yang mungkin telah dicerminkan oleh SBY dalam jangka pendek 100 hari rencana kerjanya sebagai presiden RI 2009 – 2014. Dan berakibat pada ketidakpastian yang berakibat pada menurunnya sentimen pasar serta optimisme ekonomi dimasa depan.

Masyarakat menilai isu – isu Kasus yang ada seolah muncul untuk menutupi kasus yang sebelumnya. Mungkin hal ini tidak terpikir oleh khalayak banyak tapi marilah kita sejenak berfikir kebelakang, ketika terjadi isu kasus jumlah pemilih tetap mulai merebak, muncul isu kasus cinta segi tiga mantan ketua KPK Antasari Ashar yang hinga kini belum selesai. Seolah kasus antasari menutupi kasus jumlah pemilih tetap pada pemilu 2009 dan saat itu selain KPU, SBY sebagai presiden harus bertangung jawab kepada rakyat.

Selanjutnya, muncul isu kasus cicak vs buaya dalam mengawali pemerintahan SBY jilid 2 seolah menutupi opini publik untuk mengulas lebih lanjut masalah antasari dan seolah memuncul aktor baru seperti bibit, candra, namun kasus ini terselesaikan akibat didukung kekompakan rakyat juga. Namun ada yang sedikit terabaikan dari kasus tersebut dimanakah anggodo dan rekannya yang sempat memiliki peran dalam “cicak buaya” stage . Kemudian setelah kasus cicak buaya diselesaikan timbul kasus lama yang terpendam yakni kasus bank century yang menyeret beberapa nama orang berpengaruh di bangsa ini. Seolah menutupi kemana anggodo dan rekannya.

Terakhir ketika penulis mendengar berita dari salah satu stasiun televisi swasta ada berita mengemparkan yang dilontarkan oleh pemerintah RI dalam hal ini ulah dibuat oleh Presiden kita sendiri “SBY”. Beliau mengatakan bahwa ada gerakan MAKAR untuk dirinya pada tanggal 9 Desember 2009 yang bertepatan pada hari anti korupsi. Saya menilai tindakan presiden kali ini cukup ceroboh sebab akan berdampak pada stabilitas publik dan menyeret opini masyarakat kepada hal – hal negatif baik bagi kondisi bangsa maupun penilaian perspektif pada presiden sendiri.

Hendro Priono mantan Kepala BIN mengatakan pula dalam dialog wawancara di salah satu stasiun Televisi Swasta bahwa tindakan SBY saat ini kurang lazim. Ketika mendapatkan informasi, secara gamblang dan langsung disampaikan kepada publik. Jika informasi tersebut berasal dari intelegen, User (dalam hal ini pemeritah/presiden) tidak boleh serta merta langsung menyampaikan kepada publik, hal ini akan menyebabkan kondisi yang kurang baik. Seyogyanya informasi yang didapat user dari intelegen harus dikaji dan dipikirkan bagaimana mencegah atau mengurangi dampak buruk dari informasi tersebut.

Jika kita melihat kasus yang terakhir, lagi – lagi seolah, ulah SBY ini menutupi kasus bank century dan seolah melindungi orang – orang yang terlibat. Sehingga bukan maksud hati ini untuk berprasangka buruk, namun inilah yang terjadi saat ini. Bahwa kasus saat ini seolah menjadi penutup kasus sebelumnya.

Hal ini sangat merugikan masyarakat dalam berekspektasi mengenai keyakinan mereka terhadap pemerintahan yang ada. Sentimen pasar sempat menurun ditengah kasus cicak buaya karena ketidakjelasan hukum dan kebijakan pemerintah. Saya yakin bahwa semula ketika SBY menjadi presiden kedua kalinya, optimisme perekonomian sangat besar dan sentimen pasar sangat positif. Namun semakin hari semakin memburuk saja keyakinan masyarakat dan pasar terhadap pemerintahan SBY saat ini.

Harapan kedepannya SBY mampu menjawab optimisme ekonomi pada masa awal beliau dilantik dan tidak terus – menerus memberikan ketidak psatian baik terhadap publik pada umumnya serta ekonomi dan pasar pada khususnya. Sebab hingga saat ini pemerintahan SBY jilid 2 belum mampu menunjukan kinerja yang maksimal dalam menjalankan peran fungsinya seperti dalam teori ekonomi publik yakni fungsi stabilisasi yang mampu menciptakan kondisi yang relatif stabil sehingga mampu meningkatkan perekonomian bangsa.

Kemudian SBY perlu berhati – hati dalam mengeluarkan statement serta bersikaplah lapang dada ketika dikritik oleh pihak oposisi dan pihak manapun, sepertinya beberapa hal tersebut yang harus diperbaiki SBY guna meningkatkan kembalinya kepercayaan rakyat terhadap dirinya jika ingin terus berkuasa hingga 2014 nanti.

Lebaran Mudik dan Demand pull inflation

Dalam kebudayaan indonesia yang mengenal kekerabatan cukup tinggi, sangat terpengaruh pada hari - hari besar seperti pada dasarnya umat islam dalam merayakan lebaran. Hari raya idul fitri, merupakan hari kemenangan umat islam setelah menahan nafsu selam satu bulan pada saat ramadhan atau bulan puasa.

seperti tahun - tahun sebelumnya, bak kebudayaan yang tidak bisa hilang, saat lebaran di indonesia banyak sekali terjadi arus mudik yakni arus orang - orang yang bekerja di kota kembali ke kampung halamannya guna dapat berkumpul dengan keluarga ketika lebaran tiba.

bagi mereka yang di kampung akan melakukan persiapan dalam segala hal baik pakaian yang baru, makanan diluar konsumsi sehari - hari sehingga terjadi permintaan yang cukup kuat ketika hari ini tiba untu makanan, pakaian juga ongkos anguk atau tarif angkutan transportasi.

harga kebutuhan melambung tinggi ketika lebaran, dan ini menyebabkan short run inflation yang dapat meningkatkan harga dan menunrunkan purchasing power.... namun saat lebaran hal tersebut tidaklah terlalu terasa sebab semua sedang berbahagia.... minal aidzin wal fa idzin mohon maaf lahir dan batin.....
(rio ponco indrajid)

KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. (WIKIPEDIA INDONESIA)

ALHAMDULILLAH HMI SI MACAN KAMPUS KEMBALI BERSATU (ISLAH)

Teriring Salam dan doa kepada Allah SWT yang selalu mengiringi langkah kita untuk bergerak lebih maju.

PALEMBANG (Bisnis.com): Dua kubu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengucapkan komitmen islah yang dibacakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar HMI Kubu Dipo Fajar Zulkarnaen dan Ketua Umum Pengurus Besar HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) Syahrul Effendi Dasopang.HMI terbelah menjadi dua kubu. Selain kubu Dipo, yang merupakan akronim dari Jalan Diponegoro, markas PB HMI, juga ada kubu HMI MPO. HMI terbelah menjadi kubu Dipo dan kubu MPO sejak 1985. Saat itu, pemerintah memaksa semua ormas, termasuk organisasi kemahasiswaan pemuda menerima UU No. 8/1985 tentang Ormas dan Orpol. Isi UU tersebut, antara lain keharusan untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas ormas dan orpol. PB HMI saat itu menerima UU No. 8/1985.Keputusan ini ditentang banyak kader HMI. Para kader yang tidak sepaham kemudian melebur dan memisahkan diri dari HMI, yang bermarkas di Jl Diponegoro, lalu mendirikan HMI MPO.(google.com 28 Juli 2008)

Peran Pemerintah dalam Ekonomi

(Ekonomi Publik: :1)Jika dilihat dalam faham kapitalisme murni fungsi pemerintah pada hakekatnya menurut adam smith ada 3 fungsi antara lain

Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negri dan pertahanan nasional.
Fungsi pemerintah untuk melaksanakan peradilan sosial.
Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang barang yang tidak disediakan oleh swasta, seperti jalan, dam, dan sebagainya.

(ekonomi Publik: :2) Pada hakekatnya ruang lingkup pemerintah sangat terbatas, yakni melasanakan aktivitas yang tidak dilaksanakan swasta, antara laian sebagai berikut :

Peran peradilan.
Peran pertahanan/keamanan.
Peran pekerjaan umum.

Namun dengan kemajuan dunia sekarang ini 3 peran dan fungsi pemerintah di atas tidak begitu berlaku sebab saat ini pemerintah ikut turut campur dalam mengatur masalah bidang ekonomi sehingga dalam perekonomian modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan 3 golongan antara lain :

Peran Alokasi, peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber – sumber ekonomi.
Peran distribusi
Peran stabilisasi

(Ekonomi pembangunan: :3) Peran alokasi dalam hal ini pemerintah harus mampu mengalokasikan sumber – sumber yang diyakini dapat memenuhi kebuuhan orang banyak. Contohnya pengadaan barang publik dimana tidak di bangun oleh sawasta sebab tidak ada rivalitas didalamnya dan juga sifat barang publik tidak mempunyai sifat pengecualian, yakni semua orang bisa menikmati manfaat barang ini tanpa mengurangi manfaat jika digunakan pula dengan orang lain.

(Ekonomi Pembanguan: :6) Peran distribusi, pemerintah menjalankan fungsi ini mudahnya untuk meratakan semua ketimpangan yang ada pada negara trsebut contohnya perlu ada distribusi pendapatan yang merata untuk mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi antara satu daerah dan daerah lainnya.

(Ekonomi Pemnagunan: :8) peran stabilisasi, pemerintah mencoba menstabilkan indikator yang ada dalam perekonomian seperti inflasi atau deflasi.


Masalah dalam pembangunan

(Ekonomi Pembangunan :1983:191)Masalah – masalah yang dihadapai NSBberkisaran pada tekanan penduduk, lahan atau tanah dan penggunaanya, pembangunan masyarakat desa, tabungan dalam negri dan pembentukan kapital, wiraswasta, dan prioritas dalam pembangunan.

Tekanan penduduk
(ekonomi pembangunan;1983:193) Masalah kelebihan penduduk merupakan penghalang untuk perkembangan ekonomi. Berkembangnya kecepatan berproduksi belum dapat mengimbangi kecepatan pertambahan penduduk.Bahaya kelebihan pendudukini dapat dihindari dengan migrasi dan perubahan pola hidup.



Tanah

(ekonomi pembangunan:1983;197) Sebagian besar dalam NSB penduduknya merupakan bermata pencaharian sebagai petani. Pada umumnya yang bekerja sebagai petani produktifitasnya rendah, sebab berkaitan antara faktor yang berkait dengan keadaan negara terbelakang, akan lebih rendah hasilnya meskipun secara relatif keadaan lam negar tersebut maju.

Produktivitas tersebut dikarenakan juga sistem sewa tanah secara tradisional (feodal) yaitu penyewa tidak memiliki dorongan untuk menjaga kesusburan meskipun mereka tahu mengerjakanya.

(ekonomi pembangunan:1983:198) Tanah – tanah luas yang dimiliki oleh perseoranan juga menyebabkan tingkat produksi semakin rendah karena penggarapan yang tidak efisien. Sehingga perlu adnya land perform pembagian hak milik tanah luas diantara para petani, dengan atau tanpa kompensasi bagi pemilik lama. Follow upnya diperlukan bantuan – bantuan berupa petunjuk dan tenis keuangan.

Pembangunan masyarakat desa

(ekonomi pembangunan:1983: 201) Suparmoko berpendapat pembangunan masyarakat desa adalah suatu proses dimana orang – orang disitu bersama dengan pjabat – pejabt pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian, sosial, budaya dalam masyarakat yang bersangkutan, mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan bangsa dan dapat membantu membangun bangsa dan negara.

Tabungan dan pembentukan modal

(ekonomi pembangunan:1983:204) Kurangnya modal dan tabungan juga merupakan masalah yang pelik dinegara berkembang yang dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi secara cepat. Sebab dalam negara berkembang sulit untuk mendapatkan saving domestik sebab swasta sendiri enggan membuka usaha dalam jangka panjang sebab tidak ada kepastian dan kestabilan di NSB.

Wiraswasta

Di NSB kalangan ini juga memiliki permasalahan dalam proses pembangunan dalam buku ekonomi pembangunan edisi ke 3 suparmoko mengatakan wiraswasta sulit untuk membuat kreatifitas kemajuan yang sama dengan bangsa barat hanya karena terbentur oleh adat istiadat, disamping itu juga sarana dan prasarasana yang kurang memadai di NSB sendiri sehingga 2ajar bila di NSB kurang akan wiraswasta dibidang manufaktur.

Prioritas pembangunan

Dalam buku ekonomi pembangunan edisi ke 3 suparmoko berkata pemilihan kebijakan pembangunan harus ditentukan atas dasar sifat dan tujuan yang berbeda yang hendak dicapai yaitu meningkatnya pendapatan perkapita, kurangnya pengangguran, seimbangnya neraca pembayaran internasional, dan tidak tergantung pada pasar luar negri.